Pejabat Eselon I & II Kementerian BUMN Dapat Mobil Dinas Listrik

Pemberian secara simbolis mobil dinas lsitrik untuk pejabat eselon I dan II Kementerian BUMN. (dok BUMN)

Mulai Rabu (03/01/2024), seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara serentak resmi menggunakan kendaraan dinas listrik atau Electric Vehicle (EV). Kebijakan ini menjadi langkah strategis transisi energi di ekosistem BUMN. 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan langkah mengadopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN merupakan langkah pertama dalam rangka mengakselerasi transisi energi. Erick menegaskan seluruh EV yang digunakan tidak membeli, melainkan sewa.

Selanjutnya komitmen adopsi EV tidak hanya di tingkat kementerian, tapi juga digaungkan kepada direksi BUMN. Langkah  ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60%,” ujarnya, Rabu (3/1/2024).

Kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, menurut Erick Thohir, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Di mana Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT. 

Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN diklaim akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau. 

“Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Bahkan, proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20%, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya,” kata Erick. 

Baca Juga  Rumah Siap Kerja Berikan Pelatihan ke 1 Juta Peserta

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *